Pemerintah Gagal Tangani Pemulihan Poso

Untuk Segera Disiarkan
Press Release KontraS Sulawesi
099/KS/AI/XII/2006

Palu – 2006 tak lama lagi berakhir, bertambah lagi usia perjalanan penanganan Konflik Poso sejak meletus Konflik Kemanusiaan ini sejak 1998.
Ironisnya, hingga saat ini, Konflik Kemanusiaan yang telah meluluhlantakkan segalanya itu, tak juga kunjung pulih dan bangkit, baik perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun recovery pembangunan pasca konflik.
Sejak Konflik Kemanusiaan ini meletus, telah 3 kali terjadi pucuk pimpinan Kepala Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), sejak HB Pailudju kemudian Aminuddin Ponulele hingga saat ini kembali pada HB Pailudju. Namun menurut kami, tidak ada konsep penanganan Pemulihan Pasca Konflik yang benar-benar efektif dan berdampak positif, baik kepada wilayah Poso maupun Masyarakat Korban konflik.
Paling tidak, secara umum dapat dilihat; Pertama, Rekonstruksi Pasca Konflik, namun hal penting yang harus diperhatikan dalam bagian ini adalah harus dibarengi dengan Rekonsiliasi Sejati dan jaminan keamanan; Kedua, Rehabilitasi, baik sosial, psikologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Contoh, nampak gamblang bahwa sampai saat ini para korban seakan diabaikan tanpa ada pemulihan psikologi yang simultan; Ketiga, penanganan Pengungsi, kami menilai bahwa penanganan pengungsi sampai saat ini tidak jelas, carut-marut serta, tumpang tindih, disalah satu kesempatan Pemerintah pernah hendak mengembalikan Pengungsi ketempat asal, disisi lain tidak ada jaminan. Ironisnya, saat ini Pembangunan Rumah Tinggal Sederhana (RTS) justru melahirkn segregasi antara Masyarakat korban Kristen dan Muslim. Bagaimana Rekonsiliasi Sejati dapat tercapai apabila terjadi segregasi?
Oleh karena itu untuk percepatan pemulihan pasca konflik, kami mendesak; Pertama, evaluasi dan audit seluruh program recovery tahun 2006; Kedua, rencana strategis baik jangka panjang maupun pendek dari pemerintah untuk percepatan pemulihan pasca konflik, terutama bidang Pendidikan, Kesehatan, lapangan pekerjaan, perbaikan ekonomi dan pengembalian hak keperdataan disertai dengan pemulangan pengungsi dengn adanya jaminan keamanan; Ketiga, evaluasi dan audit sektor keamanan kurun 2006 termasuk seluruh operasi intelejen baik di Poso maupun di Sulteng pada umumnya; Keempat,.
Dapat dipastikan, tanpa adanya rencana kerja yang maksimal dari pemerintah untuk pemulihan pasca konflik Poso, maka tahun 2007 juga akan berjalan stagnan tanpa hasil yang maksimal dan masyarakat korban kembali menjadi masyarakat korban. (**)

Palu, 31 Desember 2006
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KontraS Sulawesi


(Edmond. L.S, SH)
Koordinator