Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sulawesi menuntut pemerintah mengganti semua personel pasukan TNI dan Polri yang ada di Poso.
Di sela-sela acara “Training and Studying Human Right Defender on Indonesia”, di Cipanas, Jawa Barat, Senin (13/11) siang, Koodinator Kontras Sulawesi Edmond LS menjelaskan, meski pergantian pasukan merupakan langkah kompromis, diharapkan hal itu dapat efektif mengurangi tindak kekerasan dan teror yang masih saja terjadi pascakonflik di Poso.
“Saran saya dari Kontras adalah menarik semua kesatuan dari sana. Langkah kompromis ini, tarik semua pasukan dari sana, ganti dengan yang baru. Karena pasukan yang sekarang ini bermasalah di sana, baik TNI maupun Polri,” tegas dia.
Edmond juga meminta polisi memprioritaskan penugasan personel yang memiliki fungsi pembimbingan masyarakat, bukan Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki tugas tempur.
Berkaitan dengan perlindungan hukum bebas dari penganiayaan dan intimidasi terhadap 29 orang yang masuk daftara pencarian orang (DPO) tersangka kerusuhan Poso, Edmond meminta polisi patuh pada aturan hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, Kontras akan tetap melakukan pendampingan intensif pada semua tersangka.(Angga Haksoro/E5)
Selasa, 03 Maret 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar