Pada Karnaval Kampanye Pemilu Damai; Sesama Kader Partai Adu Jotos di Karebosi; Bawa Mobil Tronton dan Sound System, Golkar dan KPU Bone Diprotes; Pilih Konvoi Sendiri, Golkar Tak Ikut Deklarasi; SBY Akan Kampanye di Basis PDIP dan Kalla
Selasa, 17 Maret 2009 | 04:15 WITA
Makassar, Tribun - Sebanyak 34 partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengikuti deklarasi dan karnaval kampanye damai di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (16/3). Namun kampanye damai ini justru diwarnai aksi perkelahian oleh sesama kader Partai Kedaulatan di Lapangan Karebosi.
Polisi pun mengamankan mereka yang berkelahi. Suasana kampanye damai tidak terlalu ramai. Jumlah kendaraan yang mengikuti karnaval terbatas sehingga arus lalu lintas yang dilalui relatif lancar.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel bersama jajaran muspida seperti Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Djoko S Utomo, Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Mathius Salempang, dan Wali Kota Makassar Andi Herry Iskandar melepas peserta karnaval kampanye damai.
Di Watampone, aksi protes mewarnai kampanye damai yang dilaksanakan oleh KPU Bone. Parpol lain memprotes KPU karena membiarkan perwakilan Partai Golkar menggunakan mobil tronton dan sound system. Padahal, dalam kesepakatan sebelumnya perwakilan parpol tidak akan menggunakan mobil truk dan membawa alat pengeras suara.
Baca Naskah
Deklarasi dimulai dengan pembacaan naskah kampanye damai oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Selatan, Dewie Yasin Limpo.
Beberapa poin penting deklarasi itu di antaranya, partai politik peserta pemilu sepakat melakukan kampanye secara damai dan beretika. Mereka juga sepakat melaksanakan kampanye dengan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan.
Sementara Jayadi meminta kepada seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan black campaign. "Biarkan masyarakat yang menilai bagaimana kinerja partai Anda," kata Jayadi.
Sedangkan gubernur mengatakan, masyarakat, termasuk pengurus partai adalah bagian dari pilar untuk hadirnya bangsa yang dihormati.
"Saya yakin KPU Sulsel siap melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu secara damai dan tenang. Kami dari pemerintah siap membantu KPU agar dapat menjalankan tugasnya dengan normatif," ujar Syahrul.
Syahrul menambahkan, semua partai politik dan pemerintah sudah sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran, akan diproses hukum hingga tuntas.
Kasus Bone
Rombongan Golkar Bone memilih berkonvoi sendiri di sejumlah ruas jalan di Kota Watampone setelah dua unit mobil tronton yang dikerahkan saat kampanye damai yang dipusatkan di Lapangan Persibo Bone diprotes oleh parpol lain.
Kampanye damai tersebut bahkan nyaris ricuh karena terus diwarnai protes, sejumlah pengurus parpol memprotes KPU Bone.
Salah seorang caleg dari Partai Golkar, Haruna, menolak mengeluarkan mobil tersebut dan memilih tidak mengikuti konvoi bersama.
Protes tersebut juga terkait dengan penggunaan sound system karena menurut pengurus parpol lain sebelumnya sudah disepakati dalam rapat dengan KPU kendaraan yang digunakan harus kendaraan roda empat.
"KPU tidak konsisten, padahal sebelumnya KPU yang menyetujui jika kami bisa menggunakan mobil ini," kata Haruna. Menurut Haruna yang juga ketua Komisi BPRD Bone itu, pihaknya tidak mungkin menggunakan mobil serta membawa sound system jika dilarang oleh KPU.
Melihat situasi yang kurang kondusif aparat kepolisian langsung mengamankan lokasi. Beberapa saat kemudian para caleg Golkar itu meninggalkan lokasi dan memilih untuk meninggalkan lokasi kampanye damai.
Dalam penandatanganan kampanye damai pun Golkar tetap tidak ikut. Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah, mengakui pihaknya memang salah karena tidak menjelaskan secara detail mengenai maksud dari kendaaran roda empat.
"Memang secara lisan kami dimintai pendapat dan saya menyatakan boleh menggunakan mobil sembarang yang penting mobil dan ini memang terjadi kesalahan interpretasi," katanya.
Terkait Golkar yang tetap memilih untuk ikut dalam konvoi atau jalan sendiri di jalan raya, Aksi mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan dan Panwaslu Kabupaten Bone untuk menilai hal tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dipastikan akan memulai kampanye, Jumat (20/3) mendatang. Kampanye terbuka SBY akan berakhir pada Minggu, 5 April mendatang.
SBY akan berkampanye di 15 kota di 12 provinsi yang akan dikunjungi dan mengakhiri kampanyenya di Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Jateng adalah salah satu provinsi yang menjadi basis utama PDIP.
Pada Minggu 22 Maret, SBY akan berkampanye terbuka di Makassar, Sulsel yang menjadi basis pendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Partai Golkar.
SBY tidak akan melakukan kampanye di seluruh provinsi di Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, maupun provinsi yang ada di Maluku.
Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Ali kepada wartawan dalam jumpa pers di Bravo Media Center, kemarin, menjelaskan, pada kampanye di 15 kota, selain Presiden SBY juga akan diikuti oleh 256 jurkam nasional.
Kegiatan yang diberi nama Demokrat Campaign Tour 2009 tersebut akan dimulai di Gelora Bung Karno Jakarta. SBY akan cuti selama tiga hari setiap hari Jumat tanggal 20, 27 Maret dan 3 April. Selanjutnya SBY akan tetap fokus menjalankan roda pemerintahan.
"Demokrat akan terus berusaha meyakinkan agar partai kami menjadi pilihan rakyat. SBY telah menunjukan kinerja yang baik. Setelah dikenal, perlu ada usaha mengingatkan rakyat bahwa SBY adalah Partai Demokrat," ujarnya.(Persda Network/yat/cr3/opi/rex)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar