Pasca Konflik Poso, Dibutuhkan Tim Adhoc

Rabu, 21 Oktober 2009
PALU- Dalam rangka pemulihan kondisi Kabupaten Poso, pasca terjadinya konflik komunal di daerah tersebut. Dibutuhkan tim adhoc, yang bertugas merumuskan dan mengerjakan penanganan secara menyeluruh.
Demikian kesimpulan sementara pada Diskusi Konsultatif yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), unsur Muspida Sulawesi Tengah (Sulteng) dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, Senin (19/10) di Swiss belhotel, Kelurahan Silae.
Ketua Komnas Ham, Ibdal Kasim mengatakan, untuk menyikapi perkembangan kondisi Poso, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, terutama soal jaminan Hak-hak Ekonomi, Budaya dan Sosial (Ekobos) pengungsi.
“Bagi kami, perlu dibentuk tim adhoc untuk pemenuhan hak-hak ekobos masyarakat Poso, baik itu pengungsi atau yang sudah kembali ke Poso. Bukan penanganan yang sifatnya sementara,” kata Ibdal Kasim.
Sementara itu, ketua Fraksi Tadulako DPRD Sulteng, Sawerigading Palima mengatakan, hal tersebut harus segera dilakukan, sebab jika berlarut-larut akan menciptakan kebiasaan baru bagi pengungsi.
“Kalau ini lambat, masyarakat di lokasi pengungsian akan menjadi betah. Ini harus diperjelas, apa keinginan mereka,” kata S Pelima.
Hal yang sama dikatakan Anggota DPRD Sulteng, Mustar Labalo. Menurutnya, pembentukan tim adhoc merupakan kebutuhan.
“Secara politik, kami siap mendorong pembentukan tim ini, dan siap untuk mengawal kerja-kerjanya kedepan,” kata Mustar.(SAHRIL)
sumber:http://mediaalkhairaat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3973&Itemid=1